Home

Perlu Reorientasi UN,..

E-mail Print PDF
Keputusan Mahkamah Agung  yang melarang Pemerintah menyelenggarakan Ujian Nasional  sungguh merupakan pukulan dahsyat dan sangat berat bagi Departemen Pendidikan Nasional. Padahal peningkatan Standar Kelulusan dari hasil Ujian Nasional dari tahun ke tahun selama ini dianggap sebagai strategi jitu oleh Depdiknas dalam meningkatkan mutu pendidikan, relevansi dan daya saing bangsa. Dan Depdiknas menganggap strategi ini sangat berhasil, terbukti dengan semakin ditingkatnya standar kelulusan ini justru semakin tinggi pula tingkat kelulusan siswa.
Penulis sangat meragukan hubungan korelasi antara peningkatan standar kelulusan dan peningkatan persentase kelulusan yang signifikan. Padahal proses pelayanan pendidikan dari tahun ke tahun tidaklah begitu signifikan peningkatannya. Kualitas Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan di sekolah khususnya di dalam kelas relative sama saja dari tahun ke tahun (kalaupun ada peningkatan tidaklah begitu signifikan), hal ini dapat dilihat dari keadaan materi kurikulum, sarana-prasarana sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, serta kesiapan peserta didik itu sendiri dari tahun ke tahun.
Benar atau  tidak, paling tidak begitulah laporan keadaan dan kondisi nyata hasil pelaksanaan Ujian Nasional dari tahun ke tahun yang disampaikan kepada petinggi negeri ini, Menteri Pendidikan Nasional, DPR dan bahkan Bapak SBY Presiden Republik Indonesia.
Dengan bangga dan percaya diri yang tinggi, BSNP dan Depdiknas mengeluarkan Permendiknas Nomor 75 tahun 2009 tentang Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, DAN SMK Tahun Pelajaran 2009/2010 yang ditandatangani oleh bpk Dr.Bambang Sudibyo pada tanggal 13 Oktober 2009 beberapa masa sebelum diganti oleh bpk. Dr.M.Nuh sebagai Mendiknas RI yang baru. Tentu jadi tanda Tanya besar bagi  kita semua mengapa harus tergesa-gesa seperti itu bpk.Bambang Sudibyo Mendiknas yang lama mengeluarkan Permendiknas tersebut padahal pada saat itu beliau mungkin sudah menyadari bahwa next time  tidak menjabat sebagai Mendiknas lagi pada Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini.
 
Dengan dikeluarkannyaKeputusan Mahkamah Agung tersebut hendaknya membuka mata Pemerintah lebar-lebar terhadap penyelenggaraan  Ujian Nasional selama ini. Mungkin laporan yang diterima selama ini harus dibaca lebih mendalam lagi oleh Mendiknas dan Presiden RI. Apa yang dirasakan masyarakat sebagai reperesentasi dari seluruh rakyat Indonesia terhadap Ujian Nasional, selama ini tidak pernah mau digubris dan didengar oleh  Pemerintah. Yang terjadi justru Pemerintah dengan high confindence terus meningkatkan standar kelulusan dari tahun ke tahun dengan satu tujuan yakni supaya standar pendidikan kita bisa menyamai Negara-negara maju. Pada Tahun Pelajaran 2002/2003 batas minimal kelulusan setiap mata pelajaran Ujian Nasional adalah 3,01, pada tahun pelajaran 2003.2004 ditingkatkan menjadi 4,01 , tahun pelajaran 2004/2005 menjadi 4,26, tahun pelajaran 2005/2006 menjadi 4,51, tahun pelajaran 2006/2007  menjadi 5,00 dan tahun pelajaran 2007/2008  menjadi 5,25, tahun pelajaran 2008/2009 menjadi 5,50 dan tahun pelajaran 2009/2010 tetap 5,50.
Masyarakat menjeritkan ketidakpuasan mereka terhadap pelayanan pendidikan yang ada, merintihkan keraguan dan ketidakberdayaan mereka mencapai kenaikan angka matematis oleh Depdiknas tersebut. Tetapi Pemerintah dengan gampang menjawab jeritan dan rintihan masyarakat dengan mengatakan buktinya meskipun standar kelulusan dinaikkan tetapi persentase kelulusan semakin meningkat, dan kalau ada masyarakat, siswa , orang tua, guru dan kepala sekolah yang menjadi ”stress” dengan kenaikan standar kelulusan ini, justru itu bagus, dan merupakan indikasi bahwa mereka semakin giat mempersiapkan diri untuk menghadapi Ujian Nasional. Tanpa pemerintah peduli apa-apa yang sebenarnya terjadi pada saat Ujian Nasional, sehingga  terjadilah korelasi yang tidak masuk diakal antara nasil UN dengan peningkatan standar kelulusan dengan kondisi pelayanan pendidikan yang relatif stagnant.

Jangan Mencari Kambing Hitam
Menyikapi  Keputusan Mahkamah Agung tersebut, hendaknya kita semua jangan mencari kambing hitam. Jangan kita cepat menyalahkan siswa yang tidak mau belajar dengan giat, guru yang kurang bermutu, kepala sekolah yang  tidak mampu memenej guru, dinas pendidikan yang tidak bisa mengurus sekolah , dan orang tua yang tidak mengawasi  anak belajar dirumah.
Ingat pengalaman tahun pelajaran yang lalu (2008/2009) dimana PersentaseKelulusan siswanya sangat rendah dan memprihatinkan sekali. Ternyata dari 7 SMA yang ada hanya 1 sekolah yang memiliki guru Geografi yang berlatar belakang pendidikan S-1 sesuai dengan matpel yang diampunya yakni matpel.Geografi, sedangkan yang lainnya adalah guru B.Indonesia, guru Ekonomi, guru Sosiologi, guru Teknik Sipil bahkan ada yang guru Pend.Agama Islam. Kalau sudah begini siapa yang mau disalahkan. Tentu bukan siswa karena mereka belajar dengan orang yang tidak siap untuk mengajar matpel tersebut. Bukan gurunya karena sebegitulah kemampuannya dalam mendidik dan mengajar matpel Geografi karena mereka bukan guru Geografi yang sebenarnya. Dan bukan juga Kepala Sekolah, karena penulis yakin betul kepala sekolah sudah berusaha mencari outsourcing guru yang benar-benar guru matpel Geografi tetapi tidak ketemu, dan hanya bisa memberdayakan guru-guru yang ada sesuai dengan dropping guru dari Pemerintah Daerah. Tidak boleh juga kita menyalahkan orang tua dan masyarakat,  karena sudah pasti mereka mengharapkan anak-anak mereka berhasil lulus, sehingga sering mengawasi dan menasehatkaan anak-anak mereka untuk belajar. Lalu  salah siapa????......  Jangan mencari-cari kambing hitam..
Yang jelas pasti ada yang tidak benar dengan sistem Ujian Nasional sekarang ini.

Perlu Reorientasi Ujian Nasional
    Dengan adanya Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang didominasi para pakar dari Perguruan Tinggi, dan memiliki peran dan kewenangan yang sangat tinggi dan strategis berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005, sepertinya orientasi Ujian Nasional sudah bergeser dari mengukur hasil belajar siswa selama menjalani proses belajar selama duduk di bangku sekolah menjadi alat untuk mengukur kesiapan mereka untuk masuk ke perguruan tinggi. Depdiknas memberikan peran yang sangat besar kepada perguruan tinggi untuk ikut menyelenggarakan Ujian Nasional. Sehingga sistem dan mekanisme penyelenggaraan disesuaikan menurut selera perguruan tinggi, bahkan materi soal pun tidak luput dari intervensi oleh perguruan tinggi. Ujian Nasional khusus untuk SLTA lebih berorientasi untuk menentukan siswa lulus atau tidak lulus, dan kononnya untuk mengukur kemampuan akademis siswa sebagai syarat masuk ke Perguruan Tinggi.
Disinilah ketidakjelasan dan ketidakpastian orientasi arah Ujian Nasional itu sendiri.  Satu sisi agar bisa beperan lebih banyak dalam UN Perguruan Tinggi meminta peran yang lebih besar, tetapi dari satu sisi mereka masih tidak percaya dengan hasil UN dan Tes Seleksi Masuk Perguruan Tinggi tetap harus dilaksanakan.
Hasil UN sangat tidak mungkin untuk dijadikan sebagai dasar satu-satunya pada seleksi masuk perguruan tinggi, karena Perguruan Tinggi mempunyai otoritas masing-masing dan memiliki kriteria tersendiri dalam menseleksi mahasiswa baru. Kompleksitas masalah Ujian Nasional karena penyebaran penduduk dan sekolah yang sangat luas dan complicated, merupakan pertimbangan yang paling dominan dalam mempercayai hasil Ujian Nasional sebagai dasar seleksi Ujian Nasional. Jadi jangan pernah bermimpi untuk menghapuskan Ujian Seleksi Masuk Perguruan Tinggi. Upaya menggiring orientasi Ujian Nasional sebagai dasar seleksi masuk perguruan tinggi adalah sia-sia dan hanya menyebabkan ketidaksesuian antara proses pendidikan yang dijalani selama 3 tahun dengan proses ujian nasional selama 1 minggu itu. Jangan korbankan masa depan siswa dari kebijakan pendidikan yang serba tidak pasti.
Reorientasi kembali pemaknaan Ujian Nasional itu sendiri yakni sebagai alat ukur untuk pemetaan kualitas pendidikan secara nasional, bukan untuk menentukan kelulusan siswa, dan bukan untuk menentukan diterima atau tidaknya lulusan di pergurauan tinggi.

Ujian Nasional Jangan Eksklusif
Ujian Nasional walaubagaimanapun masih diperlukan dan harus dipertahankan guna mengukur kualitas pendidikan Indonesia dari tahun ke tahun, dan untuk memetakan kualitas pendidikan di masing-masing daerah, sehingga diperoleh gambaran di daerah mana di seluruh Indonesia ini yang perlu mendapat perhatian khusus. Tetapi yang tidak bisa diterima masyarakat, hasil Ujian Nasional secara eksklusif diperhitungkan dengan standar tersendiri menentukan kelulusan siswa. Sehingga mata pelajaran yang di-Ujian Nasional-kan menjadi lebih eksklusif dibandingkan dengan mata pelajaran lain, dan kenyataan yang ada selama ini hampir seluruh siswa “meremehkan” mata pelajaran selain UN.
Penulis meyakini betul jika dalam menentukan kelulusan tidak membeda-bedakan kriteria ujian nasional dengan ujian akhir sekolah akan lebih adil baik bagi siswa maupun bagi pendidikan di sekolah itu sendiri. Kriteria kelulusan diperhitungkan dengan melihat rata-rata dari semua mata pelajaran yang ada tanpa memisah-misahkan mata pelajaran UN dan UAS. Kalau hal ini bisa diterapkan maka Ujian Nasional tidak akan menjadi “momok” yang menakutkan lagi bagi siswa, dan ini akan lebih adil dan bermartabat bagi pendidikan nasional di Republik Indonesia tercinta ini..
 
Banner